Pemko Medan Gelar FGD Optimalisasi Pengawasan K3 pada Pekerjaan Konstruksi
Pemko Medan melalui Dinas SDABMBK menggelar Focus Group Discussion (FGD) Optimalisasi Pengawasan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) yang bertajuk meninjau peran dan tanggung jawab lintas sektor pada pekerjaan konstruksi di Kota Medan.
FGD yang diikuti 120 peserta dari berbagai stakeholder pengawasan K3 ini dibuka oleh Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas diwakili Asisten Ekbang, Citra Effendi Capah di Gedung serbaguna PKK Kota Medan, Selasa (11/11/25).
Dalam sambutannya Asisten Ekbang mengatakan kota Medan merupakan salah satu kota yang dinamis dan terus membangun. Pembangunan kota merupakan salah satu sektor yang memegang peran penting dan melibatkan cukup banyak pihak, baik itu pemerintah, swasta maupun masyarakat yang masing-masing memiliki peran dalam pembangunan kota Medan.
"Dalam pelaksanaan pembangunan, salah satu unsur penting yang perlu diperhatikan adalah Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3). Artinya K3 harus mendapat perhatian mulai dari proses perencanaan pekerjaan fisik sampai bangunan tersebut dapat digunakan", kata Asisten Ekbang.
Dijelaskan Citra Effendi Capah, dihadapan yang hadir diantaranya Anggota Komisi IV DPRD Medan, Lailatul Badri, Kepala Sub Direktorat Usaha dan Kelembagaan Jasa Konstruksi Dirjen Bina Konstruksi, Kementerian Pekerjaan Umum, Afriandi Pohan, Kepala Balai K3 Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan K3, Santi, perwakilan Kadis Ketenagakerjaan Sumut dan Plt Kadis SDABMBK Gibson Panjaitan, untuk memastikan setiap ketentuan dalam K3 tersebut mendapat perhatian, perlu dilakukan pengawasan dari semua pihak dan berbagai elemen.
"Oleh karena itu fokus diskusi hari ini adalah bagaimana pengawasan K3 dapat dilakukan dengan optimal. Disini diperlukan perhatian kita semuanya agar pengawasan K3 berjalan dengan baik", ujar Asisten Ekbang.
Selanjutnya Citra Effendi Capah berharap FGD ini dapat merumuskan rekomendasi kebijakan yang aplikatif. " Selain itu dapat memperkuat koordinasi antar lembaga, dan meningkatkan kesadaran kolektif bahwa aspek K3 bukanlah biaya tambahan ,melainkan prioritas utama yang harus diutamakan", jelas Asisten Ekbang.
Sementara itu, Plt Kadis SDABMBK Gibson Panjaitan menyampaikan data statistik menunjukkan bahwa sektor konstruksi seringkali menyumbang angka kecelakaan kerja yang signifikan hal ini menjadi perhatian serius kita semua karena keselamatan dan kesehatan kerja adalah hak dasar setiap pekerja dan merupakan investasi jangka panjang bagi keberlanjutan proyek itu sendiri.
"Tema dari FGD Optimalisasi Pengawasan K3 ini sangat relevan karena permasalahan K3 di lapangan tidak bisa diselesaikan oleh satu pihak saja ini adalah tanggung jawab kolektif yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan baik itu Pemerintah Kota, Balai K3, Dinas Ketenagakerjaan, Dewan K3, pemilik proyek dan kontraktor, konsultan serta akademisi", kata Gibson.
Menurut Gibson Panjaitan, pengawasan K3 memerlukan sinergi yang kuat agar lebih optimal. Seperti peran Pemerintah Kota melalui Dinas terkait, apakah dapat mengintegrasikan pengawasan K3 secara lebih efektif baik dalam tahapan perencanaan, Pelaksanaan hingga audit pasca proyek akan didiskusikan dalam FGD ini.
"Selain itu tanggung jawab swasta atau kontaktor dan partisipasi lintas sektor juga akan dibahas dalam FGD Optimalisasi Pengawasan K3, termasuk tantangan dan solusinya", jelas Plt Kadis SDABMBK Kota Medan.
Dalam FGD ini Dinas SDABMBK juga menampilkan pameran sebagai upaya dalam melaksanakan advokasi terkait penerapan K3 yang terdiri dari Newsletter, Brochure, Flyer dan Video Advokasi.
Sumber: Dinas Kominfo Kota Medan
FGD yang diikuti 120 peserta dari berbagai stakeholder pengawasan K3 ini dibuka oleh Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas diwakili Asisten Ekbang, Citra Effendi Capah di Gedung serbaguna PKK Kota Medan, Selasa (11/11/25).
Dalam sambutannya Asisten Ekbang mengatakan kota Medan merupakan salah satu kota yang dinamis dan terus membangun. Pembangunan kota merupakan salah satu sektor yang memegang peran penting dan melibatkan cukup banyak pihak, baik itu pemerintah, swasta maupun masyarakat yang masing-masing memiliki peran dalam pembangunan kota Medan.
"Dalam pelaksanaan pembangunan, salah satu unsur penting yang perlu diperhatikan adalah Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3). Artinya K3 harus mendapat perhatian mulai dari proses perencanaan pekerjaan fisik sampai bangunan tersebut dapat digunakan", kata Asisten Ekbang.
Dijelaskan Citra Effendi Capah, dihadapan yang hadir diantaranya Anggota Komisi IV DPRD Medan, Lailatul Badri, Kepala Sub Direktorat Usaha dan Kelembagaan Jasa Konstruksi Dirjen Bina Konstruksi, Kementerian Pekerjaan Umum, Afriandi Pohan, Kepala Balai K3 Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan K3, Santi, perwakilan Kadis Ketenagakerjaan Sumut dan Plt Kadis SDABMBK Gibson Panjaitan, untuk memastikan setiap ketentuan dalam K3 tersebut mendapat perhatian, perlu dilakukan pengawasan dari semua pihak dan berbagai elemen.
"Oleh karena itu fokus diskusi hari ini adalah bagaimana pengawasan K3 dapat dilakukan dengan optimal. Disini diperlukan perhatian kita semuanya agar pengawasan K3 berjalan dengan baik", ujar Asisten Ekbang.
Selanjutnya Citra Effendi Capah berharap FGD ini dapat merumuskan rekomendasi kebijakan yang aplikatif. " Selain itu dapat memperkuat koordinasi antar lembaga, dan meningkatkan kesadaran kolektif bahwa aspek K3 bukanlah biaya tambahan ,melainkan prioritas utama yang harus diutamakan", jelas Asisten Ekbang.
Sementara itu, Plt Kadis SDABMBK Gibson Panjaitan menyampaikan data statistik menunjukkan bahwa sektor konstruksi seringkali menyumbang angka kecelakaan kerja yang signifikan hal ini menjadi perhatian serius kita semua karena keselamatan dan kesehatan kerja adalah hak dasar setiap pekerja dan merupakan investasi jangka panjang bagi keberlanjutan proyek itu sendiri.
"Tema dari FGD Optimalisasi Pengawasan K3 ini sangat relevan karena permasalahan K3 di lapangan tidak bisa diselesaikan oleh satu pihak saja ini adalah tanggung jawab kolektif yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan baik itu Pemerintah Kota, Balai K3, Dinas Ketenagakerjaan, Dewan K3, pemilik proyek dan kontraktor, konsultan serta akademisi", kata Gibson.
Menurut Gibson Panjaitan, pengawasan K3 memerlukan sinergi yang kuat agar lebih optimal. Seperti peran Pemerintah Kota melalui Dinas terkait, apakah dapat mengintegrasikan pengawasan K3 secara lebih efektif baik dalam tahapan perencanaan, Pelaksanaan hingga audit pasca proyek akan didiskusikan dalam FGD ini.
"Selain itu tanggung jawab swasta atau kontaktor dan partisipasi lintas sektor juga akan dibahas dalam FGD Optimalisasi Pengawasan K3, termasuk tantangan dan solusinya", jelas Plt Kadis SDABMBK Kota Medan.
Dalam FGD ini Dinas SDABMBK juga menampilkan pameran sebagai upaya dalam melaksanakan advokasi terkait penerapan K3 yang terdiri dari Newsletter, Brochure, Flyer dan Video Advokasi.
Sumber: Dinas Kominfo Kota Medan