Bobby Nasution Wujudkan Transparansi Dan Good Governance
Dalam kepemimpinannya, Wali Kota Medan Bobby Nasution menjadikan perbaikan infrastruktur sebagai salah satu dari lima program prioritas utama yang harus diselesaikan. Selain demi kenyamanan masyarakat, infrastruktur yang juga sangat mendukung peningkatan ekonomi dan investasi. Oleh karenanya menantu Presiden Joko Widodo itu berupaya membenahi seluruh persoalan infrastruktur tersebut.
Agar pembenahan infrastruktur berjalan lancar, melalui Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kota Medan, Bobby Nasution menginstruksikan untuk menghapus dan mengubah sistem lelang yang selama ini digunakan menjadi sistem E-Katalog. Di bawah nakhoda Bobby Nasution, Kota Medan menjadi daerah pertama di Sumatera Utara yang menggunakan E-Katalog untuk percepatan penanganan masalah infrastruktur.
Selain prosesnya lebih cepat, kebijakan Bobby Nasution menggunakan sistem E-Katalog juga bertujuan agar perusahaan yang terdaftar dalam E-Katalog tidak diragukan lagi kualitas kerjanya, sehingga perbaikan infrastruktur yang dilakukan pun akan lebih baik dan tahan lama. Di samping itu juga untuk mendorong terwujudnya transparansi kerja.
“Dengan menggunakan E-Katalog, proses tender yang selama ini bisa memakan waktu sampai 40 hari ditambah dengan proses-proses lainnya akan hilang. Artinya, pengerjaan bisa dilakukan lebih cepat,” kata Bobby Nasution beberapa waktu lalu.
Suami Ketua TP PKK Kahiyang Ayu ini juga mengutarakan, penggunaan E-Katalog sebagai upaya untuk mencegah pemborong atau kontraktor dadakan. Bobby Nasution menegaskan, dirinya tidak ingin perbaikan infrastruktur dikerjakan oleh pemborong yang tidak professional sehingga berdampak pada hasil kerja yang terkesan asal jadi.
“Dengan menggunakan E-Katalog ini, perusahaan yang mengerjakan perbaikan infrastruktur tentunya juga yang terdaftar dalam E-Katalog tersebut. Artinya, perusahaan haruslah yang berkapasitas dan memiliki kualitas. Semoga dengan penggunaan E-Katalog ini, perbaikan infrastruktur dilakukan lebih cepat,” pungkas pria kelahiran 5 Juli 1991 tersebut.
Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara (FISIP USU) Faisal Andri Mahrawa mengatakan, fokus Bobby Nasution dalam menangani masalah infrastruktur Kota Medan tentunya sangat baik. “Apa yang dilakukan Bobby Nasution terkait dengan sistem E-Katalog sesungguhnya bagian dari cara yang terbaik. Untuk memastikan niat baik haruslah dilakukan dengan cara-cara yang baik,” bilang Faisal Andri ketika dihubungi, Rabu (9/2).
Faisal menilai, apa yang dilakukan oleh Bobby Nasution sejatinya bukanlah sekadar menjalankan tugas dan kewenangan yang diberikan kepadanya. Tapi, imbuh Faisal, justru hal tersebut merupakan bagian dari ikhtiar dalam rangka menunaikan janjinya. “Publik tentu saja akan melihat dan menilai sekaligus mengapresiasi positif konsistensi kerja-kerja yang dilakukan Wali Kota. Fokus dalam penyelesaian program infrastruktur sesungguhnya bagian dari visi misi. Sebuah niat baik,” timpalnya.
Dengan diubahnya sistem lelang menjadi sistem E-Katalog oleh Bobby Nasution, bilang Faisal, menjadi terobosan dan langkah untuk mewujudkan transparansi dan good governance. Bahkan, Faisal menilai, hal tersebut tentu saja menjadi bagian yang tak terpisahkan dari keinginan dan komitmen Bobby Nasution untuk mewujudkan clean government.
“Terobosan ini tidak akan berjalan dengan mulus jika Bobby Nasution berjalan sendirian. Tentunya ia harus didukung penuh oleh sistem birokrasi yang bersih. Jangan sampai ada kesan birokrasi yang tidak siap, terlebih lagi masih enggan bersama-sama Wali Kota untuk mewujudkan niat baik tersebut,” ungkapnya.
Selanjutnya, pengamat politik Sumatera Utara ini juga menuturkan, kolaborasi kembali menjadi kata kunci dalam mewujudkan visi dan misi. Artinya, mengajak stakeholder seperti dunia usaha, Non Governmental Organization (NGO), termasuk masyarakat menjadi sebuah keharusan. Ditambah lagi, masukan, kritik dan saran dari stakeholder akan menambah energi kerja kolaboratif yang dilakukan Bobby Nasution hingga saat ini.
Mengenai kebiasaan Bobby Nasution yang kerap melakukan sidak, public hearing maupun kunjungan yang dilakukan, jelas Faisal, agar pengambilan keputusan yang dilakukan bisa cepat dan tepat sasaran. “Artinya, evaluasi dan tindak lanjut atas temuan yang diperoleh diharapkan akan lebih kontekstual dan komprehensif. Bukan keputusan yang instan karena like and dislike,” pungkasnya mengakhiri.
Sumber : Prokopim Pemko Medan