Pemko Medan Dorong Pembenahan dan Penguatan Usaha RPH, Fokus Penguatan Manajemen dan Bisnis Berkelanjutan
Pemko Medan mendorong pembenahan menyeluruh terhadap Rumah Potong Hewan (RPH) sebagai salah satu Perusahaan Umum Daerah (PUD) di bawah naungan Pemko Medan. Langkah ini dilakukan guna mengoptimalkan potensi aset besar yang dimiliki RPH sekaligus memperbaiki sistem pengelolaan usaha agar lebih profesional dan berdaya saing.
Hal ini disampaikan Wali Kota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas saat paparan rencana kerja Direksi PUD Rumah Potong Hewan di ruang rapat I, Balai Kota, Rabu (25/2/2026). Dalam pertemuan tersebut hadir Segenap Pimpinan Perangkat Daerah diantaranya Asisten Ekbang, Citra Effendi Capah, Asisten Umum, Laksamana Putra Siregar, Kepala Inspektorat, Erfin Fahrurrazi, Kasat Pol PP, Muhammad Yunus, Kabag Perekonomian, Reza Hanafi dan Dirut PUD RPH, Irwansyah Gultom serta jajaran Direksi lainnya.
Dikatakan Rico Waas, RPH memiliki aset strategis berupa lahan seluas sekitar 5,2 hektare di Kota Medan. Namun, dari sisi pendapatan, kinerja perusahaan dinilai belum sebanding dengan besarnya aset yang dimiliki.
“Dengan aset seluas itu di tengah kota, seharusnya memiliki potensi usaha yang luar biasa. Karena itu perlu dilakukan pembenahan serius, terutama dalam sistem pengelolaan keuangan dan manajerial,” jelas Rico Waas.
Rico Waas menekankan pentingnya audit internal serta penataan sistem keuangan, khususnya pengelolaan arus kas yang lebih transparan dan terukur. Profesionalisme manajemen dinilai menjadi kunci untuk membangun kembali kinerja perusahaan.
"Selain pembenahan manajemen, efisiensi operasional juga menjadi perhatian, termasuk evaluasi terhadap biaya air dan listrik. Pemerintah meminta dilakukan kajian teknis terhadap penggunaan mesin boiler dan sistem pemanasan untuk mencari kemungkinan teknologi yang lebih hemat energi tanpa mengurangi efektivitas operasional", ujar Rico Waas
Tidak hanya itu, Rico Waas juga menyoroti perlunya penguatan regulasi dan pengawasan terhadap pemotongan hewan di luar RPH. Selama ini, masih ditemukan hewan potong yang tidak melalui pemeriksaan resmi RPH, sehingga berpotensi mengurangi pendapatan retribusi dan melemahkan pengawasan kesehatan hewan.
"Karena itu, diperlukan sinergi lintas instansi, termasuk Satpol PP dan perangkat daerah terkait, guna memastikan seluruh hewan potong yang beredar di Kota Medan melalui pemeriksaan resmi. Upaya ini diharapkan dapat meningkatkan keamanan pangan sekaligus menambah pendapatan RPH", kata Rico Waas.
Selanjutnya dalam pengembangan usaha ke depan, Wali Kota Medan, Rico Waas menegaskan RPH harus memiliki model bisnis berkelanjutan dengan permintaan pasar yang jelas setiap hari. Salah satu langkah yang didorong adalah pengembangan usaha ternak ayam dan produksi telur yang terintegrasi dengan kebutuhan program SPPG serta sektor pangan lainnya.
“Kita harus punya bisnis yang demand-nya tetap setiap hari. Pengembangan ayam dan telur ini bisa menjadi titik balik RPH,” tegas Rico Waas.
Menurut Rico Waas, RPH dapat menjalin kerja sama dengan SPPG sebagai penyuplai kebutuhan protein hewani, dengan target awal mampu menyuplai sekitar 1.000 hingga 2.000 butir telur per hari. Kerja sama juga dapat diperluas melalui Koperasi Merah Putih dan jaringan distribusi lainnya untuk memperkuat rantai pasok lokal.
Selain itu, lanjut Rico Waas terbuka peluang kerja sama dengan investor maupun penyertaan modal dari Pemko Medan untuk mempercepat pengembangan usaha, dengan tetap memperhatikan tata kelola perusahaan yang baik. Optimalisasi hangar dan lahan yang belum produktif juga menjadi bagian dari rencana pengembangan.
"RPH juga dapat menjajaki kerja sama dengan hotel, restoran, dan pelaku usaha kuliner melalui penyediaan produk daging dan telur dengan kemasan yang lebih modern dan higienis guna meningkatkan nilai tambah", ungkap Rico Waas.
Rico Waas berharap melalui pembenahan manajemen, efisiensi operasional, penguatan pengawasan, serta pengembangan lini usaha baru, RPH dapat tumbuh sebagai perusahaan daerah yang sehat, produktif, dan berkontribusi terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta ketahanan pangan Kota Medan.
Sumber : Dinas Kominfo Kota Medan