Rico Waas: Dinas SDABMBK Harus Punya Data Mutakhir Kondisi Drainase dan Sungai-sungai Besar di Medan
Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas menyatakan Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga, dan Bina Konstruksi (SDABMBK) harus memiliki data dan pemahaman paling mutakhir tentang kondisi drainase dan sungai-sungai besar di Kota Medan.
“Tanpa data dan pemetaan yang akurat, upaya pengendalian banjir hanya akan bersifat parsial dan tidak menyentuh akar persoalan,” tegasnya saat memimpin Rapat Kerja Tematik Pelaksanaan Pembangunan Kota Medan Tahun 2026 dalam rangka Peningkatan Ketangguhan Bencana, Pengendalian Banjir, dan Kesiapsiagaan Kota, Rabu (14/1/2026), di Ruang Rapat I Kantor Wali Kota Medan.
Dalam rapat yang diikuti antara lain oleh Wakil Wali Kota Medan H. Zakiyuddin Harahap, Sekretaris Daerah Kota Medan Wiriya Alrahman, Kepala Bappeda Ferri Ichsan, Inspektur Erfin Fahrurrazi, serta sejumlah kepala dinas dan badan di lingkungan Pemko Medan itu, Rico Waas menjelaskan bahwa pesatnya pertumbuhan Kota Medan, baik dari sisi jumlah penduduk, kawasan permukiman, maupun perubahan tata ruang, telah menggerus fungsi alami daerah resapan air. Banyak kawasan yang seharusnya menjadi ruang terbuka hijau, penahan banjir, dan area resapan air justru berubah menjadi permukiman dan bangunan tertutup.
“Drainase memang perlu dibenahi, itu saya setuju. Tapi saya ingin kita bicara solusi yang paling jitu. Bukan sekadar perawatan atau pengurangan dampak, melainkan langkah yang benar-benar menyelesaikan masalah banjir,” tegasnya.
Rico Waas menilai berbagai program penanganan banjir yang selama ini direncanakan masih bersifat parsial dan belum cukup kuat untuk menghadapi banjir besar. Karena itu, ia meminta perangkat daerah terkait berani menentukan satu strategi utama yang menjadi pegangan bersama agar arah kebijakan penanganan banjir dapat disampaikan secara jelas kepada masyarakat.
Ia menegaskan bahwa normalisasi dan pelebaran sungai harus menjadi solusi utama dan paling strategis dalam penanganan banjir di Kota Medan. Ia menyebut masih banyak sungai besar seperti Sungai Deli, Babura, Belawan, dan Bedera yang belum dinormalisasi selama puluhan tahun. Bahkan, berdasarkan laporan lapangan, ada sungai yang terakhir kali dinormalisasi pada tahun 2000. “Sudah 25 tahun tidak dinormalisasi. Ini harus menjadi perhatian serius. Kalau kita tidak bertindak maksimal, banjir akan terus berulang.”
Wali Kota juga menekankan pentingnya pelebaran sungai sebagai solusi yang realistis dan terbukti efektif.
Rico Waas mencontohkan pengalamannya tinggal di Jakarta, di mana pelebaran dan penataan Sungai Ciliwung mampu menekan banjir secara signifikan. Menurutnya, daya tampung sungai di Medan saat ini sudah tidak sebanding dengan volume air akibat alih fungsi lahan dan tingginya curah hujan di wilayah hulu.
“Banjir ini bisa diprediksi alurnya. Dari hulu sampai Medan Utara, semuanya terakumulasi di sungai-sungai besar. Kalau tidak diperbesar dan dinormalisasi, air pasti meluap,” katanya.
Lebih jauh, ia menegaskan bahwa banjir bukan hanya persoalan genangan air, tetapi berdampak langsung pada kelumpuhan ekonomi kota. Dengan jumlah penduduk sekitar 2,5 juta jiwa, banjir di Medan sebagai ibu kota provinsi akan menimbulkan efek domino ke wilayah sekitarnya. “Ini soal urgensi. Kalau Medan lumpuh, daerah sekitar juga akan terdampak."
Selain solusi fisik, Rico Waas mendorong pemanfaatan teknologi modern dalam pengendalian banjir dengan melibatkan Badan Riset dan Inovasi Daerah (Brida). Ia mencontohkan sistem pengelolaan air di negara-negara maju seperti Belanda dan menegaskan bahwa kebijakan yang diambil harus berbasis riset, bukan bersifat tambal sulam. “Kalau kita kerjakan, kerjakan sekali tapi maksimal. Jangan setengah-setengah,” tegasnya.
Sementara itu, Wakil Wali Kota Medan H. Zakiyuddin Harahap menyoroti secara tegas keberadaan bangunan di bantaran sungai yang menjadi penghambat utama normalisasi. Ia menegaskan bahwa secara aturan, sempadan sungai di kiri dan kanan badan sungai harus steril. Zakiyuddin juga menyoroti praktik penutupan parit oleh pedagang serta pengecoran permanen di atas saluran air, khususnya di kawasan Belawan dan Sicanang, yang memperparah banjir.
Rapat kerja tematik tersebut diharapkan menjadi titik awal perumusan strategi penanganan banjir Kota Medan yang lebih tegas, terarah, dan komprehensif, sehingga Pemko Medan memiliki satu solusi utama yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
Sumber: Dinas Kominfo Kota Medan
“Tanpa data dan pemetaan yang akurat, upaya pengendalian banjir hanya akan bersifat parsial dan tidak menyentuh akar persoalan,” tegasnya saat memimpin Rapat Kerja Tematik Pelaksanaan Pembangunan Kota Medan Tahun 2026 dalam rangka Peningkatan Ketangguhan Bencana, Pengendalian Banjir, dan Kesiapsiagaan Kota, Rabu (14/1/2026), di Ruang Rapat I Kantor Wali Kota Medan.
Dalam rapat yang diikuti antara lain oleh Wakil Wali Kota Medan H. Zakiyuddin Harahap, Sekretaris Daerah Kota Medan Wiriya Alrahman, Kepala Bappeda Ferri Ichsan, Inspektur Erfin Fahrurrazi, serta sejumlah kepala dinas dan badan di lingkungan Pemko Medan itu, Rico Waas menjelaskan bahwa pesatnya pertumbuhan Kota Medan, baik dari sisi jumlah penduduk, kawasan permukiman, maupun perubahan tata ruang, telah menggerus fungsi alami daerah resapan air. Banyak kawasan yang seharusnya menjadi ruang terbuka hijau, penahan banjir, dan area resapan air justru berubah menjadi permukiman dan bangunan tertutup.
“Drainase memang perlu dibenahi, itu saya setuju. Tapi saya ingin kita bicara solusi yang paling jitu. Bukan sekadar perawatan atau pengurangan dampak, melainkan langkah yang benar-benar menyelesaikan masalah banjir,” tegasnya.
Rico Waas menilai berbagai program penanganan banjir yang selama ini direncanakan masih bersifat parsial dan belum cukup kuat untuk menghadapi banjir besar. Karena itu, ia meminta perangkat daerah terkait berani menentukan satu strategi utama yang menjadi pegangan bersama agar arah kebijakan penanganan banjir dapat disampaikan secara jelas kepada masyarakat.
Ia menegaskan bahwa normalisasi dan pelebaran sungai harus menjadi solusi utama dan paling strategis dalam penanganan banjir di Kota Medan. Ia menyebut masih banyak sungai besar seperti Sungai Deli, Babura, Belawan, dan Bedera yang belum dinormalisasi selama puluhan tahun. Bahkan, berdasarkan laporan lapangan, ada sungai yang terakhir kali dinormalisasi pada tahun 2000. “Sudah 25 tahun tidak dinormalisasi. Ini harus menjadi perhatian serius. Kalau kita tidak bertindak maksimal, banjir akan terus berulang.”
Wali Kota juga menekankan pentingnya pelebaran sungai sebagai solusi yang realistis dan terbukti efektif.
Rico Waas mencontohkan pengalamannya tinggal di Jakarta, di mana pelebaran dan penataan Sungai Ciliwung mampu menekan banjir secara signifikan. Menurutnya, daya tampung sungai di Medan saat ini sudah tidak sebanding dengan volume air akibat alih fungsi lahan dan tingginya curah hujan di wilayah hulu.
“Banjir ini bisa diprediksi alurnya. Dari hulu sampai Medan Utara, semuanya terakumulasi di sungai-sungai besar. Kalau tidak diperbesar dan dinormalisasi, air pasti meluap,” katanya.
Lebih jauh, ia menegaskan bahwa banjir bukan hanya persoalan genangan air, tetapi berdampak langsung pada kelumpuhan ekonomi kota. Dengan jumlah penduduk sekitar 2,5 juta jiwa, banjir di Medan sebagai ibu kota provinsi akan menimbulkan efek domino ke wilayah sekitarnya. “Ini soal urgensi. Kalau Medan lumpuh, daerah sekitar juga akan terdampak."
Selain solusi fisik, Rico Waas mendorong pemanfaatan teknologi modern dalam pengendalian banjir dengan melibatkan Badan Riset dan Inovasi Daerah (Brida). Ia mencontohkan sistem pengelolaan air di negara-negara maju seperti Belanda dan menegaskan bahwa kebijakan yang diambil harus berbasis riset, bukan bersifat tambal sulam. “Kalau kita kerjakan, kerjakan sekali tapi maksimal. Jangan setengah-setengah,” tegasnya.
Sementara itu, Wakil Wali Kota Medan H. Zakiyuddin Harahap menyoroti secara tegas keberadaan bangunan di bantaran sungai yang menjadi penghambat utama normalisasi. Ia menegaskan bahwa secara aturan, sempadan sungai di kiri dan kanan badan sungai harus steril. Zakiyuddin juga menyoroti praktik penutupan parit oleh pedagang serta pengecoran permanen di atas saluran air, khususnya di kawasan Belawan dan Sicanang, yang memperparah banjir.
Rapat kerja tematik tersebut diharapkan menjadi titik awal perumusan strategi penanganan banjir Kota Medan yang lebih tegas, terarah, dan komprehensif, sehingga Pemko Medan memiliki satu solusi utama yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
Sumber: Dinas Kominfo Kota Medan